P2P Menggema di Kalangan Kader GMNI, Purna Dorong Generasi Muda Jadi Pengawas Demokrasi

Bangli, Bawaslu Bangli — Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) kian menggaung di kalangan kader GMNI Bangli. Hal ini mengemuka dalam kegiatan konsolidasi demokrasi yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna, bersama kader GMNI Bangli pada Selasa (21/04/2026), sebagai upaya mendorong generasi muda berperan aktif dalam pengawasan demokrasi.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis dalam membangun kesadaran kolektif generasi muda terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Dalam suasana yang interaktif, para kader GMNI diajak untuk tidak hanya memahami proses demokrasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif.

Dalam kesempatan tersebut, Purna turut mensosialisasikan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai inisiatif Bawaslu RI dalam mencetak kader pengawas demokrasi dari kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui P2P, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya melek demokrasi, tetapi juga memiliki keberanian dan integritas untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi,” ujar Purna.

Ia menegaskan bahwa organisasi kepemudaan seperti GMNI memiliki posisi strategis dalam memperluas pengawasan partisipatif. Dengan semangat idealisme dan intelektualitas yang dimiliki, kader GMNI diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang jujur dan adil.

Kader GMNI Bangli, Ni Kadek Wikan Sari, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai P2P menjadi wadah penting bagi generasi muda untuk memahami sekaligus mengambil peran dalam pengawasan demokrasi.

“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pengawasan partisipatif. P2P membuka ruang bagi kami sebagai generasi muda untuk ikut berperan aktif dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip yang jujur dan adil,” ungkapnya.

Konsolidasi ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata antara Bawaslu dan kader GMNI dalam berbagai kegiatan pengawasan partisipatif ke depan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.