Tuak Bangli: SDM Berkualitas Jadi Kunci Pengawasan Pemilu yang Efektif

Bangli, Bawaslu Bangli — Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang efektif dan berintegritas. Hal ini mengemuka dalam Program Tuak Bangli (Tutur Aktualisasi Kepemiluan di Bangli) yang mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas SDM Menjadi Kunci Sukses dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan” dan disiarkan melalui Radio Pemerintah Kabupaten Bangli (RPKB) FM, Selasa (28/4/2026).

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama Bawaslu dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu dan pemilihan yang terus berkembang. Menyikapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pengawas merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Menurut Wiratma, proses peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini mengingat sistem kepemiluan yang dinamis, termasuk regulasi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

“Proses peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu tidak bisa berhenti—harus dilakukan secara terus-menerus. Kita bergerak dalam sistem yang dinamis, mengikuti Peraturan Bawaslu yang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, kami memastikan peningkatan kapasitas dilakukan di seluruh kabupaten/kota, baik untuk komisioner maupun staf,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada awal tahun ini, Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan pembelajaran secara daring bagi seluruh jajaran di kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan bidang masing-masing.

“Ke depan, jika terjadi perubahan regulasi, maka peningkatan kapasitas akan langsung kita sesuaikan kembali. Kita tidak boleh statis, karena tugas pengawasan itu hidup dan terus berkembang,” tambahnya.

Selain itu, Wiratma menegaskan bahwa peningkatan kapasitas juga menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen jajaran pengawas ad hoc, guna memastikan seluruh pengawas memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi.

“Dalam proses rekrutmen ad hoc pun, pelatihan akan terus dilakukan. Tujuannya jelas: jangan sampai pengawas tidak menguasai aturan. Kita harus siap, paham, dan mampu menjawab setiap persoalan di lapangan,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, menambahkan bahwa penguatan kapasitas SDM di tingkat kabupaten juga terus dilakukan melalui pembelajaran dan penguatan teknis yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi.

“Di Bangli, kami sudah mendapatkan pembelajaran dari Bawaslu Provinsi, mulai dari tahapan penerimaan laporan hingga penanganannya. Dalam rekrutmen ad hoc, kami mengedepankan prinsip keterbukaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam proses rekrutmen, Bawaslu Bangli juga menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri.

“Dengan kondisi geografis Bangli yang unik, proses seleksi kami lakukan melalui beberapa tahapan, seperti CAT, serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Karena Bawaslu bersifat kolektif kolegial, maka seluruh proses tersebut kami putuskan melalui rapat pleno,” jelas Muliarta.

Melalui program Tuak Bangli ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas dan masyarakat semakin memahami pentingnya peningkatan kapasitas SDM sebagai kunci dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas serta demokrasi yang berintegritas.