Penguatan Lembaga Penjaga Demokrasi di Bangli
|
Bangli, Bawaslu Bangli – Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, menegaskan bahwa Bawaslu bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan pejuang demokrasi yang wajib menjaga asas Pemilu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber melalui daring dalam Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar Bawaslu Kabupaten Bangli pada Kamis–Jumat, (21–22/8), di Lakeview Hotel dan Restaurant Kintamani.
“Bawaslu bukan karyawan Pemilu, melainkan pejuang demokrasi. Karena itu, Bawaslu harus berdiri tegak menjaga asas Luber Jurdil dan memastikan keadilan bagi seluruh peserta Pemilu,” tegas Arif Wibowo.
Ia menekankan bahwa tugas Bawaslu tidak boleh hanya sebatas prosedural administratif, tetapi juga harus memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan berintegritas, mencegah kecurangan, dan menjamin suara rakyat tidak dicurangi.
“Kalau Bawaslu bekerja hanya sebatas rutinitas administratif, maka pengawasan Pemilu kehilangan rohnya. Bawaslu harus hadir dengan keberanian moral, membela kebenaran, dan menjamin suara rakyat tidak dicurangi. Itulah semangat perjuangan demokrasi yang harus terus dijaga,” tambahnya,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna, dalam arahannya menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan agar Bawaslu tetap dipercaya publik sebagai wasit Pemilu yang berintegritas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang hanya bisa dijaga jika Bawaslu bekerja dengan prinsip profesional, independen, dan akuntabel.
Ia menyebut semboyan Kabupaten Bangli, Bukti – Mukti – Bhakti, sebagai inspirasi yang relevan bagi pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya.
“Bukti berarti membuktikan integritas dalam setiap tindakan, Mukti membawa kesejahteraan dan rasa adil bagi masyarakat, dan Bhakti adalah pengabdian tulus kepada bangsa dan negara. Spirit ini harus menjadi pegangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tirta Suguna juga menekankan prinsip Catur Jaga yang harus dipegang Bawaslu, yakni menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga hubungan dengan stakeholder, dan menjaga marwah lembaga. Menurutnya, empat prinsip ini merupakan benteng moral dan etika yang akan membuat Bawaslu selalu berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan Pemilu.
“Kalau kita mampu menjaga empat hal itu, maka Bawaslu tidak hanya bekerja secara teknis, tapi juga hadir sebagai lembaga yang dihormati, berwibawa, dan mampu menjadi penopang utama demokrasi. Dengan demikian, Bawaslu Bangli akan semakin dipercaya publik dan bisa benar-benar menjadi pelindung hak pilih rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, Tim Ahli Komisi II DPR RI, La Ode Khairul A.R., juga memaparkan dinamika pengawasan Pemilu yang terus berkembang seiring dengan tantangan zaman. Ia menegaskan bahwa pengawasan Pemilu saat ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga harus mampu merespons dinamika sosial, politik, dan teknologi yang semakin kompleks.
“Pengawasan Pemilu harus adaptif dengan perubahan. Bawaslu dituntut tidak hanya mengawasi proses administratif, tetapi juga mampu mendeteksi potensi kerawanan yang muncul, baik dalam konteks politik uang, penyalahgunaan teknologi digital, maupun polarisasi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Ia menegaskan bahwa Pemda Bangli siap mendukung langkah Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan serta membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.
“Bawaslu adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga demokrasi. Semakin kuat kelembagaannya, semakin kokoh pula pilar demokrasi di Bangli,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa rapat ini menjadi titik awal bagi Bawaslu Bangli untuk semakin solid dalam menghadapi tantangan Pemilu ke depan.
“Penguatan kelembagaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen nyata untuk menjaga demokrasi. Kami di Bawaslu Bangli siap bekerja maksimal, berkolaborasi dengan seluruh pihak, dan memastikan setiap suara rakyat terlindungi,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli, stakeholder, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bangli menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjaga integritas pengawasan Pemilu. Dengan demikian, pengawas Pemilu di Bangli diharapkan mampu menghadirkan proses demokrasi yang berkualitas, jujur, adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi di Indonesia.