Dorong Perbaikan Data Pemilih, Aryani Ajak Penguatan Sinergi dan Sinkronisasi Data

Bangli – Dorongan untuk memperbaiki kualitas data pemilih kembali ditegaskan Bawaslu Provinsi Bali melalui peningkatan sinergi dan sinkronisasi lintas instansi. Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Aryani, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar Bawaslu Kabupaten Bangli, Kamis (6/11).

Beragam persoalan masih ditemukan dalam pelaksanaan PDPB di sejumlah daerah di Bali. Menyadari pentingnya akurasi data pemilih bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu, Aryani menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mencari langkah perbaikan yang efektif dan sesuai ketentuan.

“Dari hasil uji petik PDPB, kami menemukan sejumlah persoalan, mulai dari warga yang masih hidup namun tercatat meninggal dunia, hingga anggota TNI/Polri yang sudah pensiun tetapi status kependudukannya belum diperbarui,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya forum koordinasi semacam ini sebagai ruang untuk merumuskan langkah bersama. “Melalui rapat ini, kita perlu mencari solusi konkret dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai instansi, karena data kependudukan bersifat dinamis dan prosesnya kompleks. Minimal ada sesuatu yang bisa kita lakukan, namun tetap tidak melanggar kaidah aturan yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, memaparkan hasil pengawasan Uji Petik PDPB Triwulan III. Dalam uji petik tersebut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data yang memerlukan tindak lanjut.

Ditemukan 23 pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih meski telah memiliki akta kematian. Terdapat pula 1 pemilih yang diduga masih hidup namun tercatat sebagai meninggal dunia, serta 2 pemilih yang berstatus anggota Polri aktif tetapi masih terdaftar sebagai pemilih.

“Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kecepatan penyampaian dokumen pendukung dari masyarakat dan instansi terkait,” jelas Pujawan.

Ia menegaskan komitmen Bawaslu Bangli dalam memastikan daftar pemilih yang valid, mutakhir, dan akuntabel.

“Kami akan terus mengawal proses ini secara berkelanjutan. Tujuan kami jelas, yakni memastikan daftar pemilih benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan pemilu,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Disdukcapil Bangli, Anak Agung Sutantrawan, menjelaskan bahwa penerbitan akta kematian memerlukan surat keterangan dari rumah sakit dan pihak desa. Ia juga menambahkan adanya program jemput bola perekaman e-KTP di sekolah bagi siswa berusia 16 tahun agar data kependudukan siap saat mereka berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula.

Dari sisi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Bangli, Ni Made Ariyani, disampaikan bahwa penurunan kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian turut dipengaruhi mekanisme penyaluran dana santunan duka yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ngaben massal. Ke depan, BPMD mendorong adanya sistem arsip digital akta kematian yang dapat diakses desa untuk mempermudah pembaruan data.

Sementara itu, Anggota KPU Bangli, Ni Putu Anon Januwintari, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu. “Kami telah melakukan verifikasi bersama Dukcapil. Ada dua warga yang sebelumnya tercatat meninggal ternyata masih hidup. Data tersebut kini sedang diperbarui dan akan dimasukkan kembali dalam PDPB Triwulan IV,” jelasnya.

Menutup rapat, Aryani menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.