Setahun Ribuan Warga Diberangkatkan ke Jepang
|
Bangli, Bawaslu Bangli – Tingginya mobilitas warga Kabupaten Bangli ke luar negeri kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Bangli bersama LPK Hishou Universal Style di Desa Yangapi, Senin (22/6/2026). Dalam forum tersebut terungkap bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ribuan warga Bangli telah diberangkatkan ke Jepang untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebuah kondisi yang berdampak langsung pada dinamika data pemilih menjelang pemilu.
Kegiatan tersebut dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan lembaga pelatihan kerja yang menjadi salah satu pintu awal keberangkatan calon PMI ke luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Pujawan menegaskan bahwa tingginya jumlah warga yang bekerja di luar negeri menuntut adanya penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan hak pilih PMI tetap terlindungi dan data pemilih tetap akurat.
Ia menyampaikan bahwa PMI merupakan warga negara yang tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga negara berkewajiban memastikan mereka tidak kehilangan hak pilih meskipun berada di luar negeri.
"Pekerja Migran Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Karena itu, akurasi data pemilih PMI menjadi sangat penting agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sedang bekerja di luar negeri," ujar Pujawan.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah kendala yang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, khususnya terkait distribusi formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih yang berada di luar negeri, termasuk PMI.
"Pada pelaksanaan pemilu sering terjadi, namun KPPS tidak membagikan C.Pemberitahuan itu," ungkapnya.
Pujawan juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama data terkait warga Bangli yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, informasi tersebut sangat penting untuk memperkuat pengawasan serta mencegah potensi hilangnya hak pilih maupun penyalahgunaan data pemilih.
Selain itu, Bawaslu Bangli juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan data yang dimiliki, sementara dalam praktiknya masih ditemukan pemilih yang berstatus bekerja di luar negeri ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS).
"Bawaslu memastikan dan berkeinginan untuk melaksanakan kerja sama, karena selama ini KPU banyak men-TMS-kan warga Bangli yang berstatus bekerja di luar negeri. Dengan minimnya data yang dimiliki, maka Bawaslu melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan para pihak yang selama ini banyak menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri," tegasnya.
Pemilik LPK Hishou Universal Style, I Wayan Suardita, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung upaya penguatan edukasi demokrasi bagi calon PMI.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Bangli berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat agar seluruh warga negara, termasuk PMI asal Bangli, tetap terdata dengan baik dan tidak kehilangan hak pilihnya dalam setiap momentum pemilu.
