Bawaslu Bangli Perkuat Konsolidasi Demokrasi Lewat Audiensi dengan Pengadilan Negeri

Bangli, Bawaslu Kabupaten Bangli  — Bawaslu Kabupaten Bangli terus memperkuat upaya konsolidasi demokrasi melalui audiensi bersama Kepala Pengadilan Negeri Bangli pada Jumat (17/4/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antar-lembaga guna menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum pemilu di daerah.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna dan Putu Gede Pertama Pujawan. Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan.

Muliarta menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas lintas lembaga, khususnya dalam menjaga kesinambungan koordinasi pada masa pasca pemilu.

“Audiensi ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat sinergitas lintas lembaga, terutama dalam menjaga kesinambungan koordinasi di masa post election. Kolaborasi dengan lembaga peradilan sangat penting dalam mendukung penegakan hukum, baik dalam pemilu maupun pemilihan,” ujarnya.

Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi secara terbuka dan profesional, serta memperkuat komunikasi dan berbagi informasi dengan Bawaslu.

“Kami siap membangun kolaborasi yang terbuka dan profesional dengan Bawaslu, termasuk dalam hal komunikasi dan pertukaran informasi. Kami juga membuka kesempatan bagi Bawaslu untuk berperan sebagai mediator eksternal sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Bangli,” ungkapnya.

Selain itu, audiensi ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama terkait mekanisme penanganan perkara yang beririsan dengan kewenangan lembaga peradilan. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan proses penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Bawaslu Kabupaten Bangli menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu, tetapi juga secara berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan kerja sama lintas sektor sebagai upaya menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Bangli.