Pujawan Ajak Tokoh Adat Kawal Demokrasi, Tolak Politik Uang dan Hoaks

Bangli, Bawaslu Bangli – Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, mengajak tokoh adat berperan aktif mengawal demokrasi yang sehat, damai, dan berintegritas dengan menolak praktik politik uang serta penyebaran berita bohong (hoaks) menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029. Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan Konsolidasi Demokrasi bersama Angga Manggala Paduluan Banjar Adat Bebalang di Pura Dalem Terukan Prahyangan Ida Bhatara Putra Balangan, Kamis (18/6/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Bangli memperkuat sinergi dengan tokoh adat sebagai mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Pujawan menegaskan, tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan gotong royong dan tanggung jawab bersama. Menurutnya, penguatan demokrasi harus terus dilakukan melalui komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.

“Tokoh adat merupakan salah satu pilar penting di tengah masyarakat. Melalui konsolidasi ini, kami berharap terbangun pemahaman dan komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Pujawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah praktik politik uang dan penyebaran hoaks yang berpotensi merusak kualitas demokrasi serta memecah persatuan. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik dan literasi informasi agar masyarakat lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

“Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan, sementara politik uang merusak integritas demokrasi,” tegasnya.

Angga Manggala Paduluan Banjar Adat Bebalang menyambut baik upaya Bawaslu Bangli dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan tokoh adat. Menurutnya, nilai-nilai adat dan budaya sejalan dengan semangat menjaga persatuan, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Ia juga mendukung upaya pencegahan politik uang dan hoaks melalui pendekatan adat dan budaya agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga persatuan serta menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.

Konsolidasi demokrasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan tokoh adat dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang sehat, damai, dan berintegritas. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menjaga persatuan serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.