Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Ida Bagus Putu Adinatha mengatakan, penataan BMN (Barang Milik Negara) di Bawaslu harus ditata sejak awal untuk membuat tata Kelola BMN (Barang Milik Negara) ini menjadi tertib.

Dengan keterbatasan kuota dari SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Tahun 2021 akhirnya mengharuskan hanya sebagian pendaftar saja yang bisa terpilih untuk mengikuti kegiatan SKPP ini.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka, SH mengapresiasi penanganan pelanggaran yang diproses Bawaslu Kabupaten Bangli saat pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Kata dia, Bawaslu Kabupaten Bangli telah sukses menangani pelanggaran yg terjadi sesuai dengan peraturan.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengingatkan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali bisa penuhi hak publik.

Jakarta, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan program pusat Pendidikan pengawasan pemilu partisipatif yang menjadi prioritas secara nasional akan berakhir tahun ini. Meskipun demikian ia berharap program ini bisa tetap dijalankan oleh Bawaslu baik didaerah maupun pusat.