Lompat ke isi utama

Berita

Tingkatkan Akuntabilitas Aset Negara, Bawaslu Bangli Ikuti Pembinaan BMN

Tingkatkan Akuntabilitas Aset Negara, Bawaslu Bangli Ikuti Pembinaan BMN

Tingkatkan Akuntabilitas Aset Negara, Bawaslu Bangli Ikuti Pembinaan BMN

Denpasar, Bawaslu Bangli — Aset negara bukan sekadar barang inventaris, melainkan bagian penting yang menunjang efektivitas kerja dan akuntabilitas lembaga. Untuk memastikan setiap aset dikelola secara tertib, tepat guna, dan bertanggung jawab, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, menghadiri Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, kepala sekretariat dan koordinator sekretariat, kasubbag, serta staf yang membidangi pengelolaan BMN. Pertemuan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan pengelolaan aset agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan operasional lembaga.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengapresiasi kinerja jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali yang telah menuntaskan pengelolaan BMN hingga mencapai 100 persen. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan aset secara berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan BMN tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara pencatatan dan kondisi barang yang sebenarnya. Setiap aset perlu dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan kerja lembaga.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, turut menekankan pentingnya akurasi pencatatan BMN. Proses pengeluaran maupun penghapusan aset dari pembukuan harus dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengajak seluruh jajaran untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas kantor. Pemeliharaan aset secara bertanggung jawab dinilai penting agar barang milik negara tetap berfungsi dengan baik dan siap ketika dilakukan pemeriksaan maupun reviu.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga membahas berbagai persoalan pengelolaan BMN di daerah, mulai dari kondisi barang inventaris, keterbatasan ruang kantor, kejelasan status aset, hingga upaya pengamanan barang saat pelaksanaan renovasi gedung. Selain itu, perencanaan kebutuhan BMN untuk tahun 2027 turut menjadi perhatian.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bangli diharapkan terus memperkuat pengelolaan BMN yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan dipelihara secara bertanggung jawab untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.