Perkuat Kapasitas Pengawasan, Bawaslu Bangli Perdalam Tata Kelola Pemilu dan Dana Kampanye

Bangli, Bawaslu Bangli – Memperkuat kapasitas dan kesiapan jajaran dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangli memperdalam pemahaman mengenai tata kelola penyelenggaraan Pemilu hingga pengawasan dana kampanye melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring, Senin (9/11/2026).

Pendalaman materi kali ini mencakup dua kelompok pembahasan, yakni Perencanaan, Tata Kelola Tahapan Pemilu, dan Data Pemilih serta Verifikasi Peserta Pemilu, Kampanye, dan Dana Kampanye. Kedua materi tersebut memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek teknis penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan, Herwyn J.H. Malonda, menyampaikan bahwa kapasitas jajaran pengawas perlu terus dikembangkan tanpa bergantung pada berlangsung atau tidaknya tahapan Pemilu. Penguasaan substansi kepemiluan harus menjadi proses berkelanjutan agar pengawas memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kompleksitas persoalan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Materi yang disampaikan tidak hanya menekankan penguasaan regulasi, tetapi juga kemampuan memahami mekanisme dan mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan. Dengan demikian, jajaran pengawas memiliki landasan yang lebih kuat dalam menentukan aspek yang perlu dicermati serta menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Bawaslu Kabupaten Bangli, pendalaman ini menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman terhadap berbagai persoalan teknis kepemiluan. Terutama dalam pengawasan data pemilih, proses verifikasi peserta Pemilu, serta pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi.

Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II, jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli diharapkan semakin memperkuat kapasitas dan kesiapan dalam menjalankan tugas pengawasan. Penguatan pengetahuan tersebut menjadi bekal penting untuk menjaga kualitas pengawasan, sekaligus memastikan setiap proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-