Pastikan Hak Pilih Terjaga, Bawaslu Bangli Perkuat Pengawasan PDPB di Tembuku
|
Bangli, Bawaslu Bangli — Memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam daftar pemilih menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Bangli dalam mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui uji petik di Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Senin (9/11/2026). Dalam kegiatan ini, Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bangli menemukan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan yang memerlukan tindak lanjut.
Kegiatan pengawasan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli, I Gusti Ngurah Ari Hartawan. Ia menyampaikan bahwa pengecekan langsung ke masyarakat menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam pemutakhiran data pemilih, sekaligus memastikan perubahan status kependudukan tidak terlewat dalam proses pembaruan data.
“Melalui uji petik ini, kami melakukan pencocokan informasi dengan kondisi faktual di lapangan. Masih ditemukan data yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti agar daftar pemilih yang disusun benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, perubahan status kependudukan, seperti meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan elemen data lainnya, perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam daftar pemilih. Karena itu, pengawasan PDPB dilaksanakan melalui pencermatan administrasi yang disertai dengan verifikasi langsung di lapangan.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bangli akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangli agar ketidaksesuaian data yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus mengawal proses PDPB agar menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak pilih masyarakat dapat terlindungi dan kualitas demokrasi tetap terjaga.
