Konsolidasi Demokrasi Berlanjut, Bawaslu Bangli Serap Masukan dari Kader Golkar
|
Bangli, Bawaslu Bangli – Bawaslu Kabupaten Bangli terus memperkuat konsolidasi demokrasi di masa non tahapan melalui audiensi dengan Partai Golkar pada Kamis (28/5/2026). Audiensi tersebut menjadi ruang penguatan sinergi sekaligus sarana menyerap berbagai masukan dari kader Partai Golkar terkait penguatan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, dan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu dan Pemilihan mendatang.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna dan Putu Gede Pertama Pujawan. Audiensi menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dengan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Bangli.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, menegaskan bahwa pengawasan demokrasi tidak berhenti setelah tahapan Pemilu dan Pemilihan selesai dilaksanakan. Menurutnya, masa non tahapan justru menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat fondasi demokrasi melalui pengawasan berkelanjutan dan peningkatan literasi politik masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa demokrasi di Kabupaten Bangli tetap terjaga, tidak hanya saat tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung, tetapi juga setelahnya. Apa yang telah kami lakukan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan sudah diupayakan secara maksimal, meskipun kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pelaksanaan tugas pengawasan,” ujar Muliarta.
Ia menjelaskan, pada masa post election, Bawaslu tetap menjalankan berbagai tugas strategis, mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hingga pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.
“Di masa non tahapan, kerja Bawaslu tetap berjalan dan bahkan cukup padat. Kami melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan agar kualitas data pemilih tetap akurat. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi ke depan,” lanjutnya.
Muliarta menambahkan, penguatan demokrasi juga harus dibangun melalui konsolidasi demokrasi, pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Menurutnya, konsolidasi demokrasi menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kualitas Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.
“Melalui konsolidasi demokrasi, kami ingin membangun pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengawasan partisipatif dan proses demokrasi yang sehat. Sosialisasi ini menjadi bagian penting agar masyarakat di Kabupaten Bangli semakin memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi, sehingga ke depan mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pemilihan,” tegas Muliarta.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangli, I Nyoman Budiada, menyambut baik audiensi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai bentuk penguatan komunikasi dan sinergi kelembagaan dalam menjaga demokrasi di daerah.
“Kami menyambut baik komunikasi dan koordinasi yang dibangun Bawaslu Kabupaten Bangli. Ke depan, kami berharap sinergi antara Bawaslu dan partai politik terus terjalin dengan baik demi menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan berintegritas di Kabupaten Bangli,” ujar Budiada.
Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangli berharap sinergi bersama partai politik dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Bangli.