Pastikan Data Pemilih Valid, Bawaslu Bangli Turun Langsung Awasi Coktas PDPB Tahun 2025

Bangli, Bawaslu Bangli – Dalam rangka memastikan keakuratan dan validitas data pemilih, Bawaslu Kabupaten Bangli kembali turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangli pada Kamis (24/7), menyasar beberapa desa di wilayah Kecamatan Susut.

Kehadiran Bawaslu Bangli dalam pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa proses pencocokan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dilakukan secara faktual di lapangan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, menyampaikan bahwa fokus utama Bawaslu dalam pengawasan ini adalah mengantisipasi potensi data bermasalah, khususnya Data pemilih yang tidak padan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti ketidaksesuaian identitas atau NIK, dan Data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pemilih aktif.

“Kami menaruh perhatian serius terhadap dua hal ini karena bisa menjadi sumber kerawanan. Data yang tidak padan dan data pemilih meninggal harus segera dibersihkan agar tidak menimbulkan masalah di hari pemungutan suara pada pemilu mendatang,” Ujar Pujawan

Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu Bangli juga mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memastikan keakuratan data dirinya.

“Jika ada warga yang menemukan ketidaksesuaian data, kami sangat berharap segera melapor ke posko aduan masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bangli. Keakuratan daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan kesadaran publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pujawan menegaskan bahwa Bawaslu akan terus membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menjamin kualitas daftar pemilih yang akurat dan sah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan KPU dan instansi terkait agar data pemilih benar-benar bersih, mutakhir, dan valid. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya secara sah, tanpa hambatan administratif,” ujarnya.