MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH SEGERA CAIRKAN NPHD PILKADA

#semetonbawaslu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020, dimana tahapannya yang sempat tertunda akibat pandemi wabah Covid-19. Namun karena diterbitkanya Perpu nomor 2 tahun 2020 pada 4 Mei 2020 lalu, maka sudah dipastikan tahapan pemilihan dimulai tanggal 15 Juni 2020 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (5/6/2020).

Ia meminta agar Kepala Daerah usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, baik tahap ke 2 maupun keseluruhan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,”ucapnya.

Selain itu mendagri juga meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit oleh Pemda sebagai pemberi Hibah dan jangan sampai ada  politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

”Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,”tegasnya.