KASEK BAWASLU BALI : BMN HARUS DITATA SEJAK AWAL

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Ida Bagus Putu Adinatha mengatakan, penataan BMN (Barang Milik Negara) di Bawaslu harus ditata sejak awal untuk membuat tata Kelola BMN (Barang Milik Negara) ini menjadi tertib.

Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga baru semestinya tidak menjadi pekerjaan yang begitu rumit dalam menata BMN ini kalau sudah ditata sejak awal. “Apalagi pengadaan Barang Jasa di Bawaslu terkontrol dengan system yang telah dijalankan secara online, semestinya bisa tertata lebih baik dari pada Pemerintah Daerah ataupun Kementrian Lembaga yang sudah berdiri jauh sebelum Bawaslu,” ungkapnya saat melakukan monitoring inventarisasi BMN (Barang Milik Negara) di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangli, Rabu (2/6/2021).

Kasek Bawaslu Bali mengatakan, Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah berdiri secara permanen, telah beberapa kali melakukan pengadaan barang. Oleh karenanya ia berpesan agar ditata lebih awal untuk membuat tata Kelola BMN (Barang Milik Negara) ini menjadi tertib. “Tidak hanya diadakan saja, namun harus diinventarisasi berdasarkan asas manfaat, tetap dijaga dan dipelihara, kalau memang ada kerusakan nanti bisa diperbaiki,”kata dia.

Lebih lanjut Pria asal Gianyar itu menuturkan, Bawaslu yang lahir di zaman era reformasi ini, dimana audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun ternyata menyisakan masalah, yaitu tidak terinfentarisasinya Barang Milik Daerah dari masa kemasa yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan audit keuangan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang tidak diinginkanya sampai terjadi pada lembaga Bawaslu.

Dari segi laporan keuangan, Bawaslu sudah berturut turut lima kali mendapatkan (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian dan sekarang Kementrian keuangan sudah ada penilaian terhadap BMN. “Bukan hanya laporan keuangan dalam berbagai opini, namun sekarang Barang Milik Negara pun ada kontestasinya. Jadi saya harap Bawaslu juga baik dalam tata kelola BMN (Barang Milik Negara),”pungkasnya.