Gandeng Kaum Perempuan, Bawaslu Bangli Perkuat Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli menggandeng kaum perempuan untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Hal tersebut terlihat saat Bawaslu Kabupaten Bangli melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024" yang digelar di Segara Hotel dan Restauran, Kintamani,  Sabtu s.d Minggu (19 s.d 20/11/2022).

Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli I Nengah Muliarta mengatakan perempuan menjadi salah konsen Bawaslu, khususnya dalam hal peningkatan pemahaman politik. Pelibatan perempuan sebagai pengawas partisipatif merupakan program nasional sehingga Bawaslu Kabupaten Bangli menjalankan hal tersebut. Dirinya berharap agar perempuan bisa terlibat secara aktif dalam pengawasan Pemilu.

Menurutnya, perempuan kerap dijadikan korban akibat ketidaktahuan mereka dalam upaya mencari keuntungan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. 

"Bergerak dari hal itulah kami (Bawaslu) menggandeng kaum perempuan guna memperkuat pengawasan Pemilu, sebagai upaya untuk mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024,"ujar Muliarta.

Dikesempatan yang sama anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali Ngakan Made Giriyasa mengatakan bahwa sangat peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangatlah penting. Hal tersebut karena keterbatasan personil pengawas dibandingkan dengan luas wilayah yang di awasi dan juga melihat dari kompleks persoalan Pemilu yang bisa terjadi. 

"Beranjak dari hal itulah mengapa peran aktif masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif secara suka rela menjadi sangat penting dalam proses Pemilu,"Tuturnya.

Selanjutnya ketika melihat peran perempuan dalam Pemilu, dirinya melihat bahwa kekuatan perempuan  adalah bercerita. Kata dia, perempuan cendrung lebih aktif bersosialisasi dengan perempuan lainnya. 

"Sehingga dengan menanamkan pemahaman kepemiluan kepada kaum perempuan diharapkan dapat lebih cepat menyebarluaskan paham kepemiluan tersebut,"harapnya.

Sementara itu Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi  mengatakan sasaran utama politik uang adalah kaum perempuan. Hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa pemilih perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan dirugikan akibat politik uang.

Menurutnya kaum perempuan seringkali dijadikan sebagai obyek pemberian politik uang. Dirinya mencontohkan ketika adanya pembagian sembako atau bahan dapur lainnya dengan maksud terselubung, kaum perempuanlah yang akan menjadi obyek utama para oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan praktek politik uang.

Pihaknya menghimbau agar para perempuan mampu menolak praktek politik uang dengan modus apapun demi jalannya Pemilu yang bersih.

"Jangan mau suara ibu-ibu di beli oleh sejumlah uang yang tidak seberapa, karena suara kalian yang akan menentukan masa depan bangsa lima tahun kedepan," pungkasnya