Lompat ke isi utama

Berita

DR. RATNA DEWI PETTALOLO SAMPAIKAN 6 KABUPATEN/KOTA DI BALI YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA UNTUK LEBIH FOKUS PADA TUGAS PENGAWASAN

DR. RATNA DEWI PETTALOLO SAMPAIKAN 6 KABUPATEN/KOTA DI BALI YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA UNTUK LEBIH FOKUS PADA TUGAS PENGAWASAN

#semetonbawaslu Bawaslu Kabupaten Bangli hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 dan Persiapan Menghadapi Pilkada Tahun 2020 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Bali di Grand Palace Hotel Sanur, Bali, (10 s.d 12 November 2019).

Anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa evaluasi ini merupakan forum yang sangat baik untuk melakukan introveksi kelembagaan sehingga kita bisa menemukan titik lemah dan tentunya tidak mengabaikan prestasi-prestasi kelembagaan yang sudah kita dapatkan selama masa pemilu 2019.

Evaluasi tentu diperuntukan untuk semua Kabupaten/Kota, dan untuk persiapan pilakada tentu berfokus pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Bali yang akan mengahadapi pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Tentu design kegitan untuk 6 (enam) dan 3 (tiga) Kabupaten ini akan berbeda, 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada harus difokuskan pada tugas-tugas  dan kewenangan untuk mengawasi pemilihan Bupati dan Walikota, sedangkan 3 (tiga) Kabupaten yag tidak menyelenggarakan Pilkada akan difokuskan dalam peningkatan partsipasi masyarakat dalam mengahadapi Pemilu 2024. 

Dewi Pettalolo menambahkan terkait konstruksi UU No 7 tahun 2017 yang sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan sangat baik, bahkan Bawaslu diapresiasi oleh publik, media, pemantau Pemilu sampai apresiasi dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ini berarti penguatan kewenangan yang diberikan oleh UU No 7 tahun 2017 sudah bisa kita lakukan dengan baik dan kita buktikan ke publik. 

Ekspektasi masyarakat terahadap lebaga ini bisa kita wujudkan bersama walaupun memang masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tentu perlu diperbaiki, dari sisi regulasi ditemukan beberapa permasalahan hukum yang harus dilakukan perbaikan melalui usulan revisi UU No 7 tahun 2017, dan ini sedang di persiapkan oleh Bawaslu RI.

600