BAWASLU BALI TINGKATKAN KAPASITAS KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-BALI

#semetonbawaslu Peran unit kerja hubungan masyarakat (humas) sangat krusial bagi Bawaslu. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik Bawaslu dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang Bawaslu kepada publik. Bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah Bawaslu.

Begitu diungkap Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE., MM dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Provinsi Bali di Sthala, a Tribute Portfolio Hotel, Ubud, Bali, Rabu s.d kamis (2 s.d 3 September 2020).

Rudia mengatakan personel humas harus memahami secara detail segala informasi yang terkait dengan pemilu dan pengawasan pemilu. Selain itu seorang humas harus mampu menciptakan poin positif sehingga dapat meningkatkan citra positif Bawaslu di mata publik dan kepercayaan publik kepada Bawaslu dan juga penyelenggaraan pengawasan pemilu.

“Menjaga marwah lembaga itu sangat penting, melalui peran kehumasan dengan pemberitaan yang porpolsional dan sesuai dengan fakta. Yang paling penting adalah jangan sampai menyampaikan informasi atau berita yang mengandung unsur hoax, sara apalagi ujaran kebencian,”kata Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Bali tersebut.

Mantan Ketua Bawaslu Bali itu mengatakan ada tantangan tersendiri dari kehumasan Bawaslu, yaitu ketika Bawaslu menghadapi krisis citra di masyarakat. Kata dia, Bawaslu telah beberapa kali mendapat opini publik yang meruntuhkan citra Bawaslu. Hal ini bisa terjadi karena adanya isu-isu negatif yang beredar masyarakat. Di sinilah peran penting humas dibutuhkan. Jika krisis dibiarkan akan merusak citra Bawaslu di mata publik dan anjloknya kepercayaan publik pada lembaga ini. Oleh karenanya, humas berperan mengembalikan citra positif Bawaslu di mata publik.

Ia mencontohkan ketika misalkan, saat Bawaslu mengabulkan permohonan-pemohon yang merupakan mantan nara pidana (termasuk napi kasus korupsi) menjadi calon anggota legislatif. Opini publik yang beredar kemudian adalah Bawaslu merupakan Lembaga yang pro-korupsi atau Bawaslu tidak punya semangat pemberantasan korupsi. “Dalam krisis seperti itu, humas berperan mengembalikan citra positif Bawaslu. Salah satunya dengan menjelaskan kepada publik dasar konstitusi putusan Bawaslu,” jelas mantan wartawan tersebut.

Terlebih Pria asal Buleleng tersebut menjelaskan, humas harus memiliki hubungan yang baik dengan awak media. Menurutnya humas dan media akan selalu bersinggungan. Jika ada perkembangan atau isu terbaru terkait Bawaslu, sudah tentu para awak media akan terlibat dan menghubungi humas. Untuk itu humas memegang peranan dalam mengelola hubungan dengan para media. Humas harus bekerja sama dengan media untuk bisa menyiarkan prestasi, kinerja dan bahkan kebijakan Bawaslu seluas-luasnya.

Yang terakhir adalah keterampilan dalam mengelola Media sosial atau medsos. Ia melihat saat ini media sosial menjadi salah satu medium utama komunikasi publik. Medsos merupakan sarana bagi humas untuk bisa menyampaikan dan menjaring informasi yang lebih luas dan kompleks.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan di lingkungan Bawaslu Bali dan Kabupaten/Kota diikuti staf dibidang kehumasan. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya Ketua Naria Pimred Harian Umum Nusa dan Wartawan Photographer Joko Sugianto serta Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani beserta Anggota, Wayan Wirka, Wayan Widyardana Putra dan Ketut Sunadra. Selain itu turut hadir juga Koordinator Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha