Bawaslu Bangli Perkuat Layanan Hukum dan Sinergi dengan Partai Politik Menuju Pemilu 2029
|
Bangli, Bawaslu Bangli — Penguatan pemahaman hukum kepemiluan dan kesiapan menghadapi Pemilu 2029 menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Bangli melalui Rapat Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum yang melibatkan perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Bangli, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli ini menjadi ruang koordinasi dan diskusi untuk membahas perkembangan regulasi kepemiluan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengidentifikasi potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Bali sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Gede Sutrawan, mendorong penguatan kesiapan pengawasan Pemilu 2029 melalui pemahaman terhadap dinamika regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memaparkan dua putusan penting yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu ke depan, yakni Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal serta Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait penguatan ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
Sutrawan menegaskan bahwa kedua putusan tersebut perlu dipahami secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun potensi persoalan dalam implementasinya. Menurutnya, kajian terhadap putusan MK perlu dilanjutkan melalui diskusi kritis dan pemetaan potensi permasalahan dengan melibatkan KPU, pemerintah daerah, partai politik, serta elemen masyarakat.
“Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu kita cermati dan kaji bersama, karena akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu ke depan. Bawaslu perlu mempersiapkan diri sejak dini dengan memetakan potensi persoalan, sehingga langkah pengawasan dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih terarah,” ujar Sutrawan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Muliarta, dalam kesempatan tersebut mengingatkan partai politik agar senantiasa memperhatikan kelengkapan administrasi, khususnya data kepengurusan, keterwakilan perempuan, serta keberadaan kantor partai politik. Ia juga menilai kesamaan pemahaman antara penyelenggara Pemilu dan partai politik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kesiapan menghadapi Pemilu mendatang.
“Kami berharap partai politik dapat terus memperhatikan dan memperbarui kelengkapan administrasinya, mulai dari data kepengurusan, keterwakilan perempuan, hingga keberadaan kantor partai. Komunikasi dan kesamaan pemahaman antara Bawaslu dengan partai politik perlu terus dibangun agar setiap ketentuan kepemiluan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” ungkap Muliarta.
Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna, menyampaikan bahwa Bawaslu Bangli telah melaksanakan silaturahmi dengan sejumlah partai politik sebagai upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan tersebut akan terus ditindaklanjuti untuk menjangkau partai politik yang belum dikunjungi. Selain itu, Purna mengingatkan pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, terutama terkait kelengkapan administrasi, data kepengurusan, dan keterwakilan perempuan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, memaparkan pelaksanaan pengawasan pada masa non-tahapan Pemilu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di antaranya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui uji petik lapangan, kegiatan Konsolidasi Demokrasi, serta sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat dan lingkungan sekolah.
Pujawan juga menyosialisasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai sarana pendayagunaan dokumen dan informasi hukum serta bentuk keterbukaan informasi publik. Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum Bawaslu secara mudah, terpadu, dan terintegrasi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Bangli. Sejumlah isu menjadi pembahasan, mulai dari implikasi putusan MK, perubahan desain penyelenggaraan Pemilu, mekanisme pencalonan, pemenuhan keterwakilan perempuan, hingga potensi persoalan hukum dalam tahapan Pemilu mendatang.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bangli berupaya memperkuat layanan hukum, meningkatkan pemahaman kepemiluan, serta membangun sinergi dan komunikasi dengan partai politik. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah awal mempersiapkan pengawasan yang lebih optimal dan mengantisipasi potensi kerawanan menuju Pemilu 2029.