Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi di Batur Selatan, Pujawan Soroti Data Pemilih dan Netralitas Aparatur Desa

Konsolidasi di Batur Selatan, Pujawan Soroti Data Pemilih dan Netralitas Aparatur Desa

Konsolidasi di Batur Selatan, Pujawan Soroti Data Pemilih dan Netralitas Aparatur Desa

Bangli, Bawaslu Bangli – Akurasi data pemilih dan netralitas aparatur desa menjadi dua hal penting yang mendapat perhatian Bawaslu Kabupaten Bangli dalam mengawal demokrasi yang berintegritas. Hal tersebut menjadi pembahasan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, saat melaksanakan Konsolidasi Demokrasi bersama Kepala Desa Batur Selatan, I Gede Sarjana, pada Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pujawan melakukan koordinasi terkait verifikasi data pemilih aktif yang bersumber dari KPU Kabupaten Bangli, khususnya sejumlah nama yang terindikasi telah meninggal dunia.

Pujawan menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, data pemilih yang akurat merupakan salah satu fondasi penting dalam menjamin hak konstitusional masyarakat.

"Validasi data pemilih perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan pemerintah desa, karena pemerintah desa memiliki informasi langsung mengenai kondisi kependudukan masyarakatnya. Dengan koordinasi ini, kita berharap data pemilih semakin akurat dan tidak ada warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih aktif," ujar Pujawan.

Selain membahas validasi data pemilih, Pujawan juga mengingatkan pentingnya pencegahan pelanggaran pemilu serta netralitas kepala desa dan seluruh jajaran aparatur desa. Pengalaman Pilkada Tahun 2024, menurutnya, menjadi pembelajaran penting bagi aparatur desa dalam menjaga sikap dan tindakan, terutama ketika terdapat calon kepala daerah yang berkunjung ke wilayah desa, termasuk untuk melaksanakan persembahyangan di pura.

Ia menekankan bahwa kepala desa dan perangkat desa harus mampu menjaga sikap agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan kepada calon tertentu.

"Netralitas aparatur desa harus dijaga, baik dalam sikap maupun tindakan. Kehadiran calon kepala daerah di wilayah desa, termasuk untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, harus disikapi secara proporsional. Jangan sampai ada tindakan yang mengarah pada keberpihakan atau mobilisasi masyarakat untuk kepentingan calon tertentu," tegasnya.

Menanggapi koordinasi tersebut, Kepala Desa Batur Selatan, I Gede Sarjana, mengonfirmasi bahwa seluruh nama warga yang disampaikan Bawaslu telah meninggal dunia dan masing-masing telah memiliki akta kematian. Namun, dokumen tersebut tidak tersimpan di kantor desa karena dipegang langsung oleh keluarga masing-masing warga. Informasi ini menjadi bagian penting dalam pencocokan data kependudukan dengan data pemilih yang digunakan dalam proses pemutakhiran.

Dalam kesempatan tersebut, Sarjana juga meminta penjelasan mengenai batasan netralitas aparatur desa, khususnya terkait pemberian izin penggunaan fasilitas umum apabila dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk kegiatan tertentu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Pujawan menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas umum diperbolehkan sepanjang mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Namun, aparatur desa tetap harus menjaga netralitas dengan tidak mengarahkan, mengajak, ataupun memobilisasi masyarakat untuk mendukung calon tertentu.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Bangli mendorong pemerintah desa untuk turut berperan aktif mendukung akurasi data pemilih melalui koordinasi dan verifikasi data kependudukan. Di samping itu, penguatan pemahaman mengenai pencegahan pelanggaran dan netralitas aparatur desa diharapkan dapat menjaga proses demokrasi yang tertib, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.