POTENSI PELANGGARAN PIDANA SAAT COKLIT
27
Jul
Selamat Datang di Website Bawaslu Bangli

POTENSI PELANGGARAN PIDANA SAAT COKLIT


#semetonbawaslu Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli Nengah Mudana Atmaja, SH., M.Ag meyebutkan setidaknya terdapat 4 (empat) potensi pelanggaran pidana yang bisa terjadi pada peroses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. 

“Sehingga harus jadi fokus pengawasan di jajaran Bawaslu sampai ke tingkat Kelurahan/Desa,” kata Mudana dalam Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bangli kepada jajaran Panwaslu Kecamatan di Hotel Madu Sari, Kintamani, Jumat (24/7/2020).

Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa tersebut menyebut, kemungkinan pelanggaran pidana pertama yang bisa terjadi adalah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

Kedua, dengan sengaja menyebabakan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak piihnya tersebut mengadukan.

Ketiga, dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain, seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.

Dan yang keempat, dengan sengaja mengetahui suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orag lain adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakanya atau menyuruh orang lain untuk menggunakanya sebagai surat sah.

Keempat potensi pelanggaran Pidana tersebut, kata Mudana, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka, SH yang juga hadir dalam rapat, mengatakan, sebagai pengawas harus memahami prosedur-prosedur penanganan pelanggaran baik dari laporan/temuan sampai dengan penerusan/rekomendasi.

Untuk Panwaslu Kecatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa minimal bisa membedakan mana pelanggaran pidana dan mana pelanggaran administrasi. Kalau panwaslu kecamatan menemukan atau menerima laporan yang indikiasinya mengarah ke pelanggaran pidana pemilihan, maka Panwaslu kecamatan meneruskan pelanggaran tersebut ke Bawaslu kabupaten. itu di sebabkan Panwaslu kecamatan hanya dapat menyelesaikan pelanggaran administrasi saja, itupun dalam konteks menangani pelanggaran administrasi di tingkat kecamatan, jika yang melanggar berada lebih tinggi dari panwaslu misalnya KPU, hal tersebut juga tetap di teruskan ke jajaran yang lebih tinggi.,"ujar Wirka.

 


Tags : POTENSI PELANGGARAN PIDANA SAAT COKLIT


blog comments powered by Disqus