Lompat ke isi utama

Berita

Dalami Electoral Justice, Bawaslu Bangli Perkuat Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu

Dalami Electoral Justice, Bawaslu Bangli Perkuat Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu

Dalami Electoral Justice, Bawaslu Bangli Perkuat Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu

Bangli, Bawaslu Bangli – Memperkuat pemahaman mengenai keadilan pemilu (electoral justice) dan substansi penegakan hukum menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli dalam kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 bertema “Penegakan Hukum, Electoral Justice, dan Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu”, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai bagian dari penguatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas serta kewenangan pengawasan pemilu.

Materi disampaikan oleh Asisten Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, yang memberikan pendalaman mengenai substansi penegakan hukum pemilu, konsep electoral justice, serta tata kelola kelembagaan Bawaslu.

Dalam pemaparannya, substansi penegakan hukum menjadi perhatian penting mengingat perannya sebagai salah satu pilar dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli diharapkan dapat memperkuat perspektif dan pemahaman dalam menjalankan tugas kelembagaan, khususnya menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum pemilu ke depan.

Keikutsertaan dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ini juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Bangli untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan pemilu.